MATASEMARANG.COM – Penurunan tajam dana Transfer ke Daerah atau TKD dari pemerintah pusat menuai protes dari pemerintah daerah.
Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons balik dengan minta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana TKD benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi gini, ini semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya,” kata Menkeu seusai menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan tanggapannya terkait protes Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) atas penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dengan menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menegaskan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dalam memperbaiki kinerja birokrasi serta membangun citra positif di mata pemerintah pusat sebagai mitra pembangunan.
Menurutnya, alokasi anggaran pusat ke daerah sejatinya tidak berkurang, dengan total Rp1.300 triliun yang tetap dialirkan melalui berbagai mekanisme belanja kementerian untuk mendukung kebutuhan daerah.
Namun, Purbaya mengakui masih ada ketidakjelasan dalam proses penyaluran sehingga menimbulkan pertanyaan dari pemerintah daerah mengenai aliran dan pemanfaatan dana yang seharusnya masuk ke wilayah masing-masing.
