Haris menuturkan penurunan TKD berdampak besar terhadap kemampuan daerah di antaranya dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan mengelola belanja operasional pegawai hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya, daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri,” kata Haris di Jakarta, Selasa.
Secara nasional, alokasi dana TKD dalam rancangan anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 yang sebesar Rp864 triliun atau dibandingkan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Sebagai kompensasi, Kemenkeu memutuskan untuk menaikkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah yang dikucurkan langsung melalui kementerian/lembaga (K/L) hingga sekitar Rp1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp900 triliun.
