Terkait serapan oleh BTN, nilai Rp10,5 triliun merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Nixon menyebutkan nilai kredit yang di-reimburse itu baru sekitar Rp4,5 triliun.
“Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini,” jelas Nixon.
Lebih lanjut, dia menuturkan penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan, terutama kredit pemilikan rumah (KPR).
Secara prinsip, kata dia, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.
Di samping itu, penyerapan dana pemerintah oleh BTN juga terbilang masih dalam tahap awal seiring proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.
Sedangkan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), konsumer, hingga syariah.
“Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana Penempatan Uang Negara (PUN) yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” ujar Nixon. (ant)
