Secara bersamaan, dia juga gencar menindak rokok ilegal dengan menilik jalur distribusi, baik pada jalur hijau kepabeanan dan cukai, penjualan daring di platform niaga elektronik (e-commerce), hingga penjualan luring di toko kelontong.
Untuk penerimaan pajak yang melambat, Purbaya mengejar 200 wajib pajak besar untuk menagih tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan potensi serapan mencapai Rp60 triliun. Saat dikonfirmasi hari ini, dia menyebut cicilan dari penunggak pajak inkrah sudah mencapai Rp7 triliun.
Dari segi belanja, Purbaya memantau secara ketat penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan berencana merealokasi anggaran yang tak terserap optimal untuk dialihkan ke program prioritas lainnya. Salah satu program yang ia pantau adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya juga merombak anggaran transfer ke daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 yang didesain oleh Sri Mulyani. Alokasi TKD ditingkatkan sebesar Rp43 triliun menjadi Rp692,99 triliun dari rancangan awal sebesar Rp649,9 triliun.