“Dalam konteks inilah kemudian perda terkait dengan penanaman modal pada tahun 2025 berbicara salah satunya terkait Semarang Zoo yang mana penyertaan modal ini memang sangat diperlukan untuk perseroda itu sendiri,” katanya.
Ia mengatakan jika bisnis pariwisata dan edukasi ini berjalan dengan baik, maka Pemerintah Kota Semarang tentu akan menerima dividen (bagi laba) atas pengelolaan PT Taman Satwa Semarang. Terlebih saat pemerintah pusat menentukan efisiensi anggaran yang berimbas pada berkurangnya dana Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Meski efisiensi anggaran tidak terlalu berpengaruh bagi Pemkot Semarang, namun pemerintah kota tetap harus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nah karena posisinya Semarang Zoo sebagai perseroda, maka kita harus lebih maksimal untuk bisa PAD itu bersumber dari dividen yang salah satunya dari Semarang Zoo,” ujarnya.
Dirinya juga memahami segmentasi atau target pasar industri pariwisata yang ada di perbatasan Semarang-Kendal ini pada umumnya anak sekolah atau komunitas pecinta satwa. Maka dari itu dia menyarankan agar menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Semarang, dan sekitarnya.
Joko menilai Semarang Zoo punya potensi besar untuk meningkatkan PAD Kota Semarang karena sebagai satu-satunya tempat wisata berbasis edukasi satwa di eks karisidenan Semarang.
“Tentu kita harus memanfaatkan potensi sebagai ibu kota provinsi, dan yang kedua juga sekitar kota Semarang, Kendal, Demak, Purwodadi, Ungaran, Kabupaten Semarang, sampai Grobogan itu kan belum ada kebun binatang. Nah, itu kan harus dimaksimalkan,” pungkasnya.
