MATASEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan perhatian serius terhadap perlindungan pekerja migran asal Jawa Tengah dengan meningkatkan koordinasi bersama instansi terkait untuk meminimalisir penyaluran ilegal.
“Kita harus proaktif, jangan menunggu masalah muncul baru bertindak. Mulai dari rekrutmen, kepala desa harus terlibat hingga ke tingkat lebih tinggi, termasuk penentuan tempat,” ujar Ahmad Luthfi setelah menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, di kantornya, Selasa, 15 April 2025.
Luthfi menegaskan bahwa Pemprov Jateng dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu berkolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk penegak hukum seperti Polda dan Kantor Keimigrasian, untuk mengantisipasi pungutan liar, pemalsuan, penipuan, dan pemberangkatan ilegal yang dapat merugikan pekerja migran.
“Mereka harus dipersiapkan secara menyeluruh agar tidak ada penipuan,” jelasnya.
Data 2024 menunjukkan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah mencapai 66.611 orang.
Hingga Maret 2025, sudah terdapat 14.361 penempatan, dengan tujuan ke enam negara yaitu Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura, termasuk beberapa negara lainnya seperti Jerman.
Melihat data tersebut, Luthfi telah menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk merancang role model penyelarasan dari perekrutan hingga pemberangkatan, serta bersinergi dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).
