MATASEMARANG.COM – Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan berhenti mulai tahun 2025.
Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini saat Rakor Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah di Hotel Gumaya, Kota Semarang pada Rabu 29 Oktober 2025.
Rini mengatakan seluruh proses perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PPPK diselesaikan hingga akhir Oktober 2025. Tahun 2024, ia mengatakan menjadi periode terakhir pembukaan formasi besar-besaran untuk PPPK.
Bahkan total formasi yang disiapkan pemerintah mencapai 2,3 juta dengan fokus utama pada tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN.
“Dari total formasi tersebut, sekitar 1,7 juta diusulkan instansi kepada kami dan yang sudah kami proses mencapai lebih dari satu juta formasi. Ini merupakan penerimaan ASN paling banyak,” jelas Rini.
Rini menyebut penyelesaian administrasi kepegawaian berjalan cepat hingga akhir Oktober ini. Bahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyelesaikan lebih dari 90 persen penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi ASn yang lolos seleksi.
“Untuk PNS tahap satu sudah selesai, sementara PPPK masih menunggu data tambahan dari beberapa pemerintah daerah yang belum masuk ke kami. Setelah NIP selesai, instansi daerah akan menetapkan surat keputusan (SK) bagi pegawai yang diterima,” terangnya..
Rini mengatakan kolaborasi antara Kementerian PAN-RB, BKN, dan pemerintah daerah sangat penting agar seluruh pegawai yang lolos seleksi dapat segera menerima SK penetapan sebelum akhir tahun.
