Sebab, di desa ada dana swakelola yang bersumber dari pemerintah pusat melalui dana desa maupun pemerintah provinsi melalui bantuan keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
“Maka perlu adanya pendampingan dari APH (aparat penegak hukum) dan APIP (aparat pengawasan intern pemerintah),” katanya. [Ant]
Mobil Dinas Supermahal Gubernur Ini Akhirnya Tidak Jadi Dipakai
Dua Dirjen Mundur, Menteri PU Sebut Terkait Temuan atas Kerugian Triliunan Rupiah
Kebijakan Gubernur Jabar Bikin Adem Pemilik Mobil, PKB-nya Malah Ada yang Diturunkan
Jatman Semarang: TI Bukan Ancaman tapi Media Efektif Jangkau Sasaran Dakwah Lebih Luas
Guru Honorer Nyambi Pendamping Lokal Desa Jadi Tersangka Korupsi
Konflik Internal PSI Semarang, 13 DPC Kembalikan Aset ke DPD
Dirut TVRI: Tak Ada Tekanan Politik, Saya Mundur Murni Alasan Kesehatan
