“Supaya masyarakat terbantu dan bisa dirasakan manfaatnya. Meski masih ada kekurangan dan kelemahannya, ini hal yang wajar karena program baru, namun kalau bisa juga jangan sampai menyulitkan di tataran bawah,” tandasnya.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, M Luthfi Eko Nugroho menambahkan, total APBD tahun 2025 Kota Semarang, sebesar Rp6,4 triliun.
Anggaran ini digunakan untuk program pelayanan publik dan alokasi operasional diantaranya seperti belanja pegawai, operasional BRT, rumah pompa dan pendidikan.
“Kota Semarang dalam pengalokasian anggaran sudah disusun dari bawah sebelum diputuskan dengan melibatkan masyarakat. Melalui proses Musrenbang, sampai disahkan oleh dewan,” jelas Luthfi.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Undip, FX Sugianto mengatakan, pemerintah masih perlu meningkatkan pelayanan yang terkait masalah pengelolaan sampah, kesehatan dan sektor layanan pendidikan swasta.
“Hal ini yang masih perlu diberikan perhatian lebih dari pemerintah,” lanjutnya.
Menurutnya, porsi alokasi untuk belanja pegawai juga sebaiknya diimbangi dengan pembangunan untuk pelayanan publik.
“Seperti pembenahan pasar tradisional dan layanan transportasi BRT, agar kondisi pasar jadi lebih nyaman dan menyenangkan untuk belanja, serta kemudahan akses transportasi hingga wilayah pinggiran,”jelasnya.
