MATASEMARANG.COM – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan salah satu rekomendasi agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Jakarta, Minggu, menyebut rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
Dengan demikian, bupati, wali kota, hingga gubernur cukup dipilih anggota DPRD, tidak oleh rakyat secara langsung seperti dalam pilkada belakangan ini. Model ini memberi kekuasaan besar partai-partai melalui fraksi-fraksi mereka di DPRD.
Terkait dengan pelaksanaan pemilu, menurut dia, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Namun di sisi lain, menurut dia, Partai Golkar memandang penting penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Dia mengatakan penguatan civil society dan algorithm society diarahkan untuk menjadi jembatan masyarakat dan negara, serta memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna (meaningful participation).
“Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab,” kata dia.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Sabtu (20/12) di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta untuk membahas persoalan internal organisasi.
