Kebijakan di Jawa Barat ini menjadi anomali positif jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perbandingan, Pemprov Jateng telah menerapkan opsen PKB dan BBNKB sejak 5 Januari 2025 yang berujung pada tingginya tekanan publik.
Kondisi di Jateng bahkan memaksa Sekda Provinsi Jateng Sumarno bersama DPRD setempat untuk merancang relaksasi diskon pajak sebesar lima persen guna meredam gejolak masyarakat. [Ant]
Jatman Semarang: TI Bukan Ancaman tapi Media Efektif Jangkau Sasaran Dakwah Lebih Luas
Guru Honorer Nyambi Pendamping Lokal Desa Jadi Tersangka Korupsi
Konflik Internal PSI Semarang, 13 DPC Kembalikan Aset ke DPD
Dirut TVRI: Tak Ada Tekanan Politik, Saya Mundur Murni Alasan Kesehatan
Gibran Sebut Kantor Wapres Bantu Warga Tebus Ijazah hingga Bayar SPP
KPK Minta Menteri Agama Jelaskan Penggunaan Pesawat Pribadi Ketum Hanura
Prabowo Temui Trump di Washington, Bahlil dan Teddy Mendampingi
Jamaah Haji RI di Mekkah Dipastikan Dapatkan Makanan Bercita Rasa Nusantara
