Hal itu membuat iklim tidak kondusif bagi tumbuhnya dunia usaha.
Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah mengatakan ada Rp340 miliar utang PON Papua belum dibayarkan ke para pelaku usaha yang umumnya usaha kecil dan menengah mulai dari usaha katering, kontraktor pameran, transportasi, penyelenggaraan pembukaan dan penutupan dan lainnya.
Itu belum termasuk utang Perpanas XVII Tahun 2021 yang juga di Papua Rp58 miliar, sehingga total hampir Rp400 miliar.
Menurut Iqbal, keterlambatan pembayaran itu berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha anggota mereka yang mayoritas mengandalkan arus kas jangka pendek untuk operasional.
Maka dari itu, ia berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya segera menindaklanjuti untuk melunasi kewajiban kepada para vendor.
“Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda bisnis secara nasional juga bisa berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” kata Iqbal, mengharapkan.
Lebih lanjut, ia mengatakan INCCA dan Asita berharap kepada pemerintah untuk mendorong pembayaran kepada pemenang tender kegiatan MICE-Event dan multievent pemerintahan dengan uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai diselenggarakan.
Bukan seperti saat ini yang mana pembayarannya 100 persen selalu dilakukan setelah kegiatan itu berlangsung.
“Kami juga berharap pemerintah juga bisa memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan atau event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD dengan jaminan invoice atau SPK sebesar 50-60 persen seperti di negara lain misalnya di Singapura dan Australia,” ujar Iqbal.
