Di sisi lain, kebutuhan transportasi umum di wilayah Kudus dan sekitarnya dinilai cukup besar mengingat keberadaan layanan bus antarkota yang semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah berharap hasil kajian yang komprehensif nantinya dapat menghasilkan kebijakan transportasi publik yang efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha transportasi yang telah ada. ***
Mitsubishi Tuntut Pemerintah Adil, Tak Hanya Bersi Insentif Mobil Listrik
Nelayan Plong Harga Solar Nonsubsidi Turun Jadi Rp15.000 per Liter
Magelang Fair 2026: Bank Jateng Edukasi UMKM Soal KUR dan Pajak
Pembatasan Kadar Tar dan Nikotin Bakal Memukul Tembakau Temanggung
Bank Jateng dan DPRD Tegal Bahas Akses Modal UMKM Perantauan
OJK Latih Kader Fatayat NU Jateng Cegah Risiko Keuangan Ilegal di Masyarakat
Raffi Ahmad Sebut Haji Isam Punya Saham di RANS, tapi di Dokumen Tidak Terdaftar
Campuran Bioetanol 10–20 Persen pada Bensin Diterapkan Mulai 2027
