MATASEMARANG.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu, Megawati menyatakan PDIP menolak secara tegas wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” kata Megawati dalam acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin, (12/1).
Presiden Kelima RI tersebut menuturkan bahwa PDI Perjuangan menganggap pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan capaian penting serta hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pasca-Reformasi.
“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang Rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” ujarnya.
Megawati menjelaskan bahwa mekanisme pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Selain itu, ia membantah klaim bahwa sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik.
“Sebaliknya, pilkada langsung memberikan ruang partisipasi Rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” ujarnya.
