MATASEMARANG.COM – Partai Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar menginginkan bupati, wali kota, dan gubernur dipilih DPRD, namun mayoritas konstituen mereka menolaknya.
Namun, keinginan partai-partai itu, menurut hasil survei, tidak sejalan dengan aspirasi konstutuen mereka. Konstituen tetap ingin kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan suara dari elite-elite partai politik tentang wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak diamini atau tak sesuai dengan konstituennya.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan bahwa mayoritas pemilih partai politik, baik yang berada di DPR maupun partai nonparlemen, menolak wacana perubahan sistem pilkada itu, termasuk Partai Golkar yang mengusung ide tersebut.
“Apa yang disuarakan oleh pemimpin elite-elite partai itu ternyata belum diamini oleh grassroot atau pemilih-pemilih partai yang bersangkutan,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan bahwa pemilih Partai Gerindra sebanyak 74,5 persen responden menolak wacana tersebut. Kemudian responden pemilih PDIP sebanyak 56,3 persen menolak, responden pemilih PKB sebanyak 67,5 persen menolak, dan responden pemilih Partai Golkar sebanyak 58,3 persen menolak.
Selanjutnya responden pemilih PKS sebanyak 57,5 persen menolak, responden pemilih PAN sebanyak 47,5 persen menolak, responden pemilih Partai Demokrat sebanyak 57,1 persen menolak, dan responden pemilih Partai NasDem sebanyak 95 persen menolak.
