Joko menegaskan pengangkatan jabatan kali ini sudah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sudah dipastikan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan yang ada.
“Kami juga tegaskan penataan pejabat kali ini bersih dari KKN dan tidak boleh ada permintaan uang untuk menjaga integritas dan komitmen,” tuturnya.


















