Selain itu, dalam memberikan informasi kepada masyarakat juga didukung oleh para pewarta melalui masing-masing media baik cetak, online hingga elektronik.
Melalui awak media ini juga, transfer pengetahuan juga bisa dilakukan. Apalagi, menurutnya, para pewarta ini sudah memiliki banyak pengalaman.
“Para admin harus belajar banyak hal. Misal, foto yang berbicara tanpa kita harus memberi caption,” tuturnya.
Kepala Diskominfo Kota Semarang Soenarto mengatakan ada pergeseran budaya masyarakat untuk mendapat informasi publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan perkembangan zaman.
“Ada pergeseran budaya masyarakat soal mendapat informasi. Dari yang semula membaca menjadi menonton. Kita di pemerintahan harus memanfaatkan media sosial untuk memaksimalkan publikasi,” ucap Soenarto.
Sehingga media sosial tak hanya sebagai hiburan masyarakat, tapi juga memiliki fungsi sebagai penyampaian informasi.
“Saat ini media sosial bukan hanya untuk hiburan. Tetapi juga menjadi media komunikasi dan informasi untuk masyarakat,” tuturnya.
Dia pun mendorong para pengelola PPID di balaikota maupun kelurahan dan kecamatan agar selalu terbuka dengan informasi dan menyampaikan secara cepat. Sehingga bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Manfaatkan media sosial secara bijak dan positif, melalui gerak dan visual agar bisa menjangkau semua kalangan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Forwakot Semarang Henny Rahmawati Purnamasari mengatakan media sosial saat ini makin berkembang pesat, bahkan sudah menyatu dengan masyarakat.
















