Sementara itu, pada aspek strategi bisnis, sejumlah BUMN masih menghadapi inefisiensi yang berpotensi menimbulkan kerugian.
BPK menekankan urgensi penguatan pengawasan oleh dewan komisaris, perbaikan tata kelola oleh direksi, serta optimalisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Dewan komisaris harus meningkatkan pengawasan kepada direksi, memperhatikan efisiensi biaya produksi dan distribusi, serta menetapkan langkah-langkah strategis dalam manajemen kas terintegrasi,” ujar Edy Purnomo
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengingatkan proyek-proyek strategis yang dijalankan BUMN merupakan bagian dari program prioritas Presiden. Karena itu, BUMN diminta menjaga keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut melalui tata kelola yang baik dan koordinasi yang berkesinambungan.
Sebagai motor penggerak perekonomian nasional dengan nilai aset mencapai ribuan triliun rupiah, lanjutnya, BUMN memiliki peran penting dalam menopang pembangunan nasional. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN menjadi krusial, termasuk dalam menjaga keseimbangan anggaran.
“BPK dalam kesempatan ini menyampaikan agar rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yakni paling lambat 60 hari lsetelah laporan diterima,” ujar dia pula. (ant)
