MATASEMARANG.COM – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat berdampak besar bagi Kabupaten Batang.
Tahun 2026, Pemkab Batang tak lagi memperoleh Universal Health Coverage (UHC) Prioritas penuh, sehingga harus menonaktifkan sementara kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.
Kepala Dinas Kesehatan Batang, Ida Susilaksmi, menjelaskan bahwa pada 2025 Pemkab Batang mampu menanggung 193 ribu jiwa dengan anggaran Rp60,1 miliar.
Namun di 2026, kebutuhan anggaran mencapai Rp 83 miliar, sementara yang tersedia hanya Rp48 miliar.
Akibatnya, jumlah peserta PBI APBD turun drastis menjadi 60.850 jiwa.
“Solusinya, kami menyediakan kuota 850 jiwa per bulan untuk mengantisipasi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan segera,” jelas Ida, Selasa 6 Januari 2026.
Layanan kesehatan gratis kini benar-benar difokuskan kepada masyarakat rentan miskin hingga miskin ekstrem (desil 1–5), termasuk penderita penyakit dengan penanganan khusus.
Meski begitu, warga yang dinonaktifkan masih bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan syarat ber-KTP Batang dan membawa surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala desa, disertai data dukung pemutakhiran.
“Jika lingkungan setempat bisa membuktikan warga tersebut memang kurang mampu, PBI APBD miliknya bisa diaktifkan kembali,” tegas Ida.
Sembari menunggu proses pengaktifan, warga miskin ber-KTP Batang tetap bisa memperoleh layanan gratis di Puskesmas maupun rumah sakit pemerintah dengan menunjukkan persyaratan yang ditetapkan.
Ida juga mendorong masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri.
