“Menurut Menteri Pertanian, harga di peternak hanya Rp19.000. Itu pun bisa turun lagi, tapi oleh pemerintah dipatok di Rp19.000 supaya peternak tidak mati. Tapi kenapa harga di pasar, harganya naik jadi Rp40.000? Ini tugas dari Badan Pangan Nasional atau Satgas Pangan untuk melakukan penyidikan ini. Tidak boleh sampai terjadi seperti ini,” tegas Bambang.
Karena itu, dia meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum (APH) dapat melakukan penelusuran hingga menyasar sampai ke pabrik dan distributor. Praktik anomali harus dikejar dan tidak boleh terus terjadi secara berulang.
Aparat Harus Usut
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta dugaan permainan harga dalam rantai distribusi atau pihak perantara ditindaklanjuti bersama APH.
Menurut Amran, anomali harga yang terjadi antara tingkat produsen dan konsumen tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merugikan peternak maupun masyarakat sebagai konsumen.
“Ada yang menarik, inflasi telur ayam, inflasi ayam, inflasi beras, itu yang paling menonjol. Tiga ini menonjol, tapi lucu harga di produsen di bawah HAP yang ditentukan pemerintah. Jadi, karena harga rendah, peternaknya demo. Tapi dalam waktu bersamaan, konsumen juga berteriak,” kata Amran.
Amran menegaskan anomali harga dapat ditangani melalui penegakan hukum. Menurutnya, sangat dibutuhkan koordinasi lintas lembaga agar dugaan praktik yang merugikan peternak maupun konsumen dapat ditelusuri dan ditindak sesuai ketentuan.
