Di bidang transportasi, Dini menilai kebijakan tarif gratis Trans Semarang bagi pelajar, mahasiswa, dan lansia menjadi langkah positif untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal.
Ia juga menyoroti rencana peremajaan sekitar 130 armada Trans Semarang serta pengoperasian bus listrik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan.
“Ada bus listrik untuk peningkatan kualitas layanan. Tahun ini mulai beroperasi di Koridor 1. Pemerintah Kota juga memberikan biaya operasional kendaraan yang cukup besar sehingga tahun ini ada 130 armada yang diremajakan di beberapa koridor,” terangnya.
Namun, menurutnya, tantangan berikutnya adalah memperluas akses layanan. DPRD mendorong pengembangan sistem feeder agar transportasi massal dapat menjangkau kawasan permukiman.
“PR berikutnya adalah bagaimana transportasi massal tidak hanya murah, tetapi juga mudah diakses dan berkualitas. Prinsip idealnya, sekitar 500 meter dari rumah masyarakat sudah bisa mengakses transportasi umum,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi manajemen transportasi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, yaitu pemisahan antara operator dan regulator agar layanan lebih profesional dan akuntabel.
“Hal yang perlu diperhatikan adalah manajemen transportasi massal secara keseluruhan. Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, diamanahkan bahwa operator dan regulator harus dipisah,” tegas Dini.
Terkait banjir, Dini menegaskan persoalan tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Semarang. Banyak sungai penyebab banjir berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
