MATASEMARANG.COM – Bupati Pati Sudewo dipanggil ke KPK dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk klaster proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
Selain itu, Sudewo juga sempat diminta mundur oleh masyarakat Pati yang melakukan unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 lalu.
Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pati memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar dan optimal.
Sejumlah kantor OPD menunjukkan aktivitas pelayanan berlangsung normal, aman, dan nyaman.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) misalnya, masyarakat tetap dapat mengurus administrasi kependudukan tanpa hambatan.
Proses pelayanan berjalan tertib dengan antrean yang teratur, sehingga kebutuhan dokumen kependudukan warga bisa terpenuhi dengan baik.
Hal serupa juga terlihat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati. Pegawai tetap melayani masyarakat sesuai prosedur yang berlaku, memastikan layanan keuangan daerah maupun administrasi aset berlangsung tanpa gangguan.
Kondisi tersebut menunjukkan jajaran birokrasi di Kabupaten Pati berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak terdampak oleh dinamika politik yang berkembang.
Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan kenyamanan warga dalam mengakses layanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Riyoso, mengatakan, hingga saat ini tidak ada masalah pada pelayanan Pemerintahan Kabupaten Pati. Semua berjalan sebagaimana mestinya.
