Jokowi Datangi Polresta Surakarta, Bawa Ijazah SD hingga S-1 UGM

MATASEMARANG.COM – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Polresta Surakarta terkait pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu di Solo, Rabu.

Jokowi tiba di Polresta Surakarta pukul 10.15 WIB bersama para kuasa hukumnya. Memasuki lobi utama Polresta Surakarta, Jokowi bersama tim pengacara, langsung ke ruang pemeriksaan.

Kepada wartawan, salah seorang kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksono, mengatakan Jokowi juga membawa sejumlah dokumen. Ijazah itu mulai dari SD, SMP, SMA), hingga ijazah S-1 Fakultas Kehutanan UGM.

“Nanti diserahkan kepada penyidik, tergantung penyidik nanti apakah menggunakan dan melakukan penyitaan. Bapak (Jokowi) secara konsisten akan mengikuti semua proses yang terjadi. Hari ini bisa dilihat penjadwalan Bapak untuk dimintai keterangan di Polresta Surakarta,” katanya.

Ia mengatakan Jokowi dari awal konsisten dan berkomitmen mengikuti proses hukum kasus tudingan ijazah palsu tersebut.

“Terus disampaikan, jika ijazah tersebut akan dilakukan untuk penegakan hukum termasuk di kepolisian, termasuk digunakan di pengadilan akan diserahkan sesuai mekanisme yang ada,” katanya.

Ihwal saksi-saksi, Firmanto mengatakan sudah dilakukan sejak 21 Juli 2025.

“Senin, waktu kami tahu ada proses penyidikan yang dilakukan di Polresta Surakarta, ada delapan saksi. Kemarin kurang lebih 10. Hari ini ada ini sembilan,” katanya.

Mengenai munculnya sejumlah nama terlapor yang beredar saat ini, ia menyebut hal itu bagian dari proses penyelidikan.

“Jadi waktu itu Bapak hanya mengajukan pengaduan. Ada situasi Bapak merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya, dan membawa dokumen-dokumen terkait lainnya. Tentu dalam proses penyelidikan ditemukan fakta dan nama. Dari proses lidik itulah timbul nama-nama yang beredar saat ini,” katanya.

Ia mengatakan dari proses penyelidikan naik ke penyidikan dan didapati ada proses pidana.

“Kita cermati saja karena dari proses pengaduan yang disampaikan, ada lima nama dalam proses lidik itu. Kemudian berkembang ada laporan lain yang digabungkan dalam satu perintah penyidikan. Kita tunggu saja, siapa melakukan apa dan akan mempertanggungjawabkan secara hukum,” katanya. (Ant)