MATASEMARANG.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana merombak sistem pengawasan infrastruktur pemerintah di Jabar. Ia bakal mengganti jasa konsultan konvensional dengan mahasiswa teknik, khususnya sipil, sebagai tenaga pengawas lapangan dengan bayaran.
Hal ini, kata Dedi, sebagai jawaban atas kekecewaan dia terhadap kualitas konsultan pengawas proyek saat ini yang dinilainya sering kali tidak memahami teknis struktur bangunan dan mendelegasikan tugas kepada tenaga kerja yang kurang kapabel di lapangan.
“Konsultannya itu seringkali tidak mengerti. Bisa jadi konsultan merekrut orang yang tidak begitu capable (cakap) memantau progres pembangunan, dan rata-rata sudah berusia lanjut, sehingga pengawasan tidak optimal,” ujar dia di Gedung Sate, Rabu.
Langkah pengawasan kolaboratif yang memberikan ruang praktik berbayar bagi dunia akademik ini, katanya, tidak sekadar meminta bantuan sukarela.
Dedi menegaskan bahwa mahasiswa yang terlibat, akan mendapatkan honorarium profesional. Skema ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi mahasiswa, selain transfer ilmu pengetahuan.
Dia mengilustrasikan, jika mahasiswa mendapatkan honor pengawasan sebesar Rp250 ribu per hari, hal tersebut akan menjadi bantuan finansial yang signifikan untuk meringankan beban biaya kuliah yang selama ini ditanggung orang tua.
“Pendidikannya menjadi aplikatif, pembangunan terawasi dengan baik, dan mahasiswa dapat honor. Kan lumayan untuk uang saku tambahan, sehingga beban orang tuanya menjadi ringan,” ucapnya dikutip Antara.
