“Kami ingin memastikan pelaksanaan program bukan hanya berhasil menyerap anggaran, tetapi memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Ia mendorong Gubernur Jateng dan jajaran eksekutif mendukung penuh proses pemeriksaan dengan data akurat dan kooperatif.
Sinergi antara pemerintah daerah dan BPK disebutnya sebagai kunci mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Sumanto Dianugerahi Gelar Satriyo Pelestari Budaya Ringgit Purwo
DPRD Jateng Bentuk Pansus LKPJ Gubernur 2025, Fokus Evaluasi Program
Kondisi Memprihatinkan, Komisi D DPRD Jateng Tinjau Kondisi Jembatan Dengkeng
Belum Cair, Pemkot Semarang Diminta Sosialisasikan Dana BOP Rp25 Juta Tahun 2026
Komisi D DPRD Jateng Dalami Standarisasi Jalan, Belajar dari DPUPR Kota Madiun
Komisi C Dorong Bank Jateng Syariah Jadi Motor Ekonomi Halal
Komisi A DPRD Jateng Dalami Regulasi Seleksi KIP di Yogyakarta
Dewan Ingatkan Kualitas Pelayanan Publik Meski Dukung Pemberlakuan WFA
Fenomena “Cashback” THR: Perusahaan Paksa Pekerja Kembalikan Uang Tunai
