“Itulah kenapa tidak ada yang mendaftar. ASN dianggap cuti tanpa tanggungan negara,” tambahnya.
Studi tiru ini diharapkan menjadi bekal bagi DPRD Jateng dalam menyiapkan seleksi KIP yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, sehingga komisioner terpilih mampu memperkuat keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah.
Dewan Ingatkan Kualitas Pelayanan Publik Meski Dukung Pemberlakuan WFA
Fenomena “Cashback” THR: Perusahaan Paksa Pekerja Kembalikan Uang Tunai
Rukiyanto Serap Aspirasi Warga Bojongsalaman, Fokus pada Longsor dan Infrastruktur
Potensi Hortikultura di Jateng Bisa Jadi Motor Ekonomi Daerah
Ramadan Jadi Peluang Emas UMKM, Sumanto: Perlu Inovasi dan Digitalisasi
38,7 Juta Pemudik Diprediksi ke Jateng, DPRD Minta Pemerintah Siaga
Sumanto: Jangan Ada Penimbunan, Masyarakat Diminta Belanja Bijak
THR Bermasalah? Pekerja Bisa Lapor ke Fraksi PDIP DPRD Kota Semarang
Mohammad Saleh: Gelar Doktor Hukum untuk Pengabdian Masyarakat
Krisseptiana: Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Jadi Prioritas
