MATASEMARANG.COM – Komisi C DPRD Jawa Tengah melihat ada potensi dalam pengenaan pajak alat berat di Jateng. Hal itu karena Jateng menjadi salah satu daerah pembangunan dan tambang galian C.
Ketua Komisi C Bambang Baharudin menjelaskan bahwa saat ini alat alat berat itu banyak beroperasi di Jawa Tengah, sehingga perlu ada kontribusi dalam pembangunan di Jawa Tengah.
“Tadi kita diskusi bersama untuk mencari bagaimana mengoptimalkan pajak dari alat berat. Kita tadi sudah menemukan salah satunya adalah pendefinisian pajak alat berat itu sendiri, dan tadi kita datangkan dari kemendagri juga. Kita tunggu hasil dari permen seperti apa. Semoga bisa kita maksimalkan,” katanya usai diskusi di Samsat Boyolali, Kamis 3 Oktober 2025.
Pendataan penggunaan alat berat dipandang menjadi salah satu langkah penting pertama dalam pengumpulan pajak.
Menurut catatan Subdit Retribusi Bapenda Jawa Tengah tercatat di tahun 2024 ada 700 alat berat yang beroperasi di Jawa Tengah.
“Saat ini UPTD Samsat Boyolali dan Solo pada pembukuan 30 September mencatatkan PKB (pajak kendaraan bermotor) 79 persen dan BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) 40 persen. Serta sudah terpenuhi target pajak alat berat 1.000 persen. padahal tadi baru pembayaran dari dua alat berat. Kita dorong Samsat bisa berkolaborasi dengan Pemkab / Pemkot untuk pemenuhan target selama tiga bulan terakhir ini,” jelasnya.
Sementara Itu Wakil Ketua Komisi C Dedy Endriyatno mendorong Bapenda Jateng untuk berkomunikasi intents dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk memaksimalkan seluruh stakeholder di daerah dalam pemungutan pajak.
