Komisi E Minta Hasil Pemetaan Potensi Bencana Disikapi Serius

Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal kesiapsiagaan menghadapi bencana bersama BPBD Kabupaten Semarang, Kamis 23 Oktober 2025
Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal kesiapsiagaan menghadapi bencana bersama BPBD Kabupaten Semarang, Kamis 23 Oktober 2025

MATASEMARANG.COM – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang, Kamis 23 Oktober 2025.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E, Messy Widiastuti dan diterima Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Semarang Alex Setiawan.

Turut hadir anggota Komisi E yakni Bagus Suryokusumo, Kartina, Aminudin Latif, Diah, dan Dipa Yustisia Pasha.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA  Pendaki Hilang di Tawangmangu, Tim Pencari Terkendala Cuaca

Dalam pertemuan itu, Komisi E mendengarkan pemaparan kesiapan Kabupaten Semarang menghadapi potensi bencana di wilayah seluas 950,21 kilometer persegi yang terdiri atas 19 kecamatan, 208 desa, dan 27 kelurahan.

Alex menjelaskan masa siaga darurat kekeringan di wilayahnya telah berakhir pada 31 Agustus 2025 melalui SK Bupati. Sementara itu, musim hujan diperkirakan akan berlangsung dari November 2025 hingga April 2026.

Alex menambahkan jenis bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Semarang meliputi tanah longsor, banjir, letusan Gunung Ungaran, kekeringan, angin puting beliung, cuaca ekstrem, dan gempa bumi tektonik.

BACA JUGA  Longsor Cilacap: Tiga Jenazah Ditemukan, Tertimbun hingga 8 Meter

Ia juga menyoroti keberadaan 3 sesar aktif, salah satunya berada di kawasan Rawa Pening, yang kini menjadi perhatian khusus setelah terjadi gempa di wilayah Pringapus.

“Kami terus berkoordinasi dengan BMKG Banjarnegara dan telah memasang seismograf di Tuntang untuk memantau pergerakan tanah di sekitar Rawa Pening,” jelasnya.

Dalam paparannya, BPBD Kabupaten Semarang menyampaikan berbagai upaya penguatan mitigasi bencana antara lain pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di seluruh kecamatan, fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) bekerja sama dengan DPRD Provinsi, serta pembangunan rintisan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).

Pos terkait