Penyalagunaan Wewenang
Rizkiansyah menyebut ketentuan tanpa batasan yang jelas dapat berubah dari imunitas menjadi impunitas, yakni kekebalan mutlak yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan menghambat akuntabilitas.
Di sisi lain, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tegas mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.
Lebih lanjut Rizkiansyah membandingkan perlindungan hukum terhadap hakim konstitusi dan pimpinan MA dengan perlindungan terhadap jaksa.Menurut dia, perlindungan di antara ketiganya berbeda, terkhusus dalam hal ketentuan pengecualian.
Dia menjelaskan hakim MK mulai dari ketua, wakil ketua, ketua muda, hingga hakim agung di MA dapat ditangkap atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal tertangkap tangan atau disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
“Berdasarkan prinsip equality before the law, perlindungan hukum bagi jaksa tidak boleh melampaui batas sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap profesi lain atau masyarakat umum,” kata dia.
Para Pemohon
Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 dimohonkan oleh advokat Agus Salim dan Agung Arafat Saputra. Mereka meminta Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau dimaknai menjadi “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dilakukan dengan itikad baik, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. terdapat bukti permulaan yang cukup; b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana.”
Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh Agus Setiawan (aktivis/mahasiswa), Sulaiman (advokat), dan Perhimpunan Pemuda Madani. Mereka di antaranya meminta agar Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 dimohonkan oleh advokat Harmoko dan Juanda. Salah satu yang dimintakan, yaitu Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dimaknai menjadi “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan izin diterima”. (Ant)
