Kemkomdigi terus melakukan pengawasan dan menyiapkan langkah lanjutan apabila ketidakpatuhan penyedia platform digital terhadap PP Tunas berlanjut.
Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 tahun 2026, penyedia platform yang tidak mematuhi aturan bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses. [Ant]
Kasus Amsal Sitepu, Kepala Kejaksaan Karo di Hadapan DPR: Siap Salah Pimpinan
TNI Tetap Kirim 756 Prajurit untuk Rotasi ke Lebanon pada Akhir Mei 2026
Momen Lebaran, Agustina Wilujeng Silaturahmi ke Para Mantan Wali Kota Semarang
Menteri: PPPK Tidak Boleh Dipecat jika Kontrak Belum Berakhir
Menkomdigi Panggil Meta dan Google karena Bandel Tak Patuhi PP Tunas
Hadirkan KPK, Luthfi Ingatkan Kepala Daerah dan DPRD Tidak Korupsi
Personel RI Penjaga Perdamaian di Lebanon Gugur dan Seorang Luka Parah
Kepatuhan Anggota DPR, DPRD, DPD Laporkan Harta Kekayaan Sangat Rendah
Jadwal Pemberangkatan Haji Tidak Berubah meski Timur Tengah Memanas
Pemerintah Tak Akan Kompromi terhadap Platform Digital Pelanggar PP Tunas
Pemerintah Segera Terapkan WfH bagi ASN, Swasta Diminta Mengikuti
