Ia menegaskan, warga miskin tetap menjadi perhatian utama. Berdasarkan pemetaan, masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 4 dipastikan tetap terlindungi dan tidak terdampak kebijakan penyesuaian.
Sebagai antisipasi, Pemkab Pekalongan membuka layanan pengaduan dan pendampingan melalui help desk di Dinas Kesehatan.
Warga dengan penyakit katastropik seperti gagal ginjal, TBC, maupun kebutuhan persalinan tetap akan mendapat layanan dengan dukungan anggaran khusus.
Selain dukungan APBD, pemerintah daerah juga melibatkan lembaga sosial, keagamaan, dan dunia usaha dalam semangat gotong royong untuk membantu pembiayaan kesehatan masyarakat yang membutuhkan.
