MATASEMARANG.COM – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, minta dukungan Pemerintah Pusat untuk membantu mengatasi krisis fiskal dan pemulihan pasca-aksi anarkis massa yang terjadi di daerah itu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan M. Azmi Basyir di Pekalongan, Kamis, mengatakan saat ini kondisi fiskal di daerah ini tengah menghadapi tekanan berat. Persoalan ini, antara lain, pengelolaan sampah pasca-penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Degayu dan biaya untuk pemulihan kerusakan gedung DPRD dan kantor pemerintahan setempat.
“APBD Kota Pekalongan adalah salah satu yang terkecil di Jawa Tengah, sedangkan kami masih menghadapi banyak persoalan, mulai dari sampah hingga dampak aksi massa anarkis yang membakar gedung DPRD dan kantor pemerintahan pada 30 Agustus 2025. Jadi, jika hanya mengandalkan APBD, jelas tidak mampu menanggung semuanya,” katanya.
Menurut dia, pascakebakaran yang menghanguskan fasilitas penting, pihaknya harus segera memikirkan upaya pemulihan agar program-program prioritas masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya tidak terhambat karena anggaran harus dialihkan untuk pembangunan kembali gedung pemerintahan saja.
“Kalau kita paksa membangun sendiri, ujung-ujungnya yang terbebani adalah masyarakat. Saya tidak mau program-program untuk masyarakat yang sudah direncanakan harus disubstitusi demi pembangunan gedung,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya segera bersurat kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI melalui Komisi XI yang membidangi keuangan serta Komisi V yang membidangi Kementerian PUPR agar bisa membantu Kota Pekalongan.
