MATASEMARANG.COM — Meskipun berada di bawah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Semarang memastikan Program Universal Health Coverage (UHC) tetap menjadi prioritas utama.
Dalam APBD Perubahan 2025, Dinas Kesehatan Kota Semarang memperoleh tambahan anggaran sebesar 15 miliar rupiah untuk memperluas cakupan program ini.
M. Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, menegaskan bahwa Program UHC merupakan prioritas yang menyangkut hak dasar masyarakat.
“UHC adalah program prioritas, sehingga meskipun ada efisiensi, UHC tetap harus dipertahankan karena ini menyangkut hak dasar warga,” jelas Hakam.
Tambahan anggaran ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak warga kurang mampu yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Dengan penambahan ini, total anggaran UHC tahun 2025 mencapai 91 miliar rupiah.
“Syukur, dalam APBD Perubahan kami mendapat tambahan 15 miliar rupiah. Ini sangat membantu karena kami bisa mengcover sekitar 10 ribu warga kurang mampu, khususnya dari Maret hingga akhir tahun,” ungkap Hakam, Selasa (20/5).
Selama ini, penambahan peserta UHC per bulan hanya mencapai 3.000-4.000 orang. Namun, dengan dana tambahan, Dinas Kesehatan dapat memperluas cakupan hingga 10 ribu penerima manfaat baru, terutama mereka yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN, basis data baru yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), disusun oleh Kementerian Sosial bersama BPS dan Kementerian Dalam Negeri. Data ini menjadi acuan penentuan penerima pembiayaan kesehatan UHC.
