“Kami menggunakan data DTSEN untuk menentukan kuota tambahan. Misalnya, jika ada warga yang tiba-tiba masuk rumah sakit dan belum terdaftar di BPJS, kami akan cover melalui UHC,” tambahnya.
Hakam juga menjelaskan bahwa data penerima UHC sangat dinamis. Misalnya, warga yang sebelumnya tidak bekerja dan dibiayai UHC, kemudian mendapat pekerjaan, maka BPJS-nya akan ditanggung oleh perusahaan.
“Pemerintah tetap menjamin pembiayaan bagi yang membutuhkan. Namun, jika sudah ditanggung perusahaan, tidak lagi kami cover untuk mencegah temuan BPK. Kami rutin memperbarui data setiap bulan dengan Dukcapil,” tandas Hakam.
Dengan dukungan anggaran dan data yang diperbarui secara rutin, Pemerintah Kota Semarang berharap Program UHC dapat berjalan lebih efektif dan akurat, serta tepat sasaran dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga Semarang.
