MATASEMARANG.COM – Pemerintah pusat melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, turun langsung memitigasi rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 846 karyawan PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang.
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Tengah, Disnaker Kota Semarang, serta serikat buruh (KASBI dan KSPI), pemerintah menawarkan sejumlah solusi demi melindungi hak-hak para pekerja.
Said mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan, Michael Chow saat ini sedang berada di Tiongkok untuk mendampingi istrinya berobat, sehingga pertemuan diwakili oleh General Affair Manager PT Victory Apparel.
Said menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya menawarkan dua opsi untuk mengatasi krisis yang dihadapi pabrik garmen yang berlokasi di kawasan berikat Tanjung Emas Semarang.
Dua opsi yang ditawarkan yakni pemerintah siap membuka akses ke Bank Himbara jika perusahaan mengalami kendala arus kas akibat situasi geopolitik global dan rantai pasok bahan baku dari Tiongkok.
Pilihan kedua yakni dengan melakukan mitigasi dampak PHK jika memang perusahaan tidak bisa lagi diselamatkan. Pemerintah akan fokus pada pemenuhan hak buruh secara penuh dan penyeluran kerja kembali.
“Namun, tampaknya perusahaan akan memilih opsi kedua (PHK). Pemilik terpukul kerugian beruntun akibat dampak Covid-19, musibah banjir bandang terdahulu, dan gangguan arus kas (cash flow). Terlebih, gedung dan mesin pabrik ini statusnya sewa,”ujar Said saat meninjau PT Victory Apparel Indonesa, Senin, 27 Juli 2026.
