MATASEMARANG.COM – Suara sirine patwal yang membelah kemacetan kota selalu berhasil memaksa masyarakat mengalah.
Sepeda motor, angkutan umum, hingga mobil pribadi terpaksa menepi demi memberi jalan bagi mobil dinas yang tampak tergesa-gesa.
Di atas kertas, fasilitas pengawalan lalu lintas beserta pasukan protokoler ini disiapkan agar para pejabat publik sampai di tujuan dengan presisi tinggi.
Namun, realitas di lapangan sering kali tak seindah skenario protokoler.
Fenomena pejabat yang datang terlambat berjam-jam lalu pamit paling awal (hit-and-run) menjadi pemandangan yang makin jamak.
Contoh kasus keterlambatan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dalam gelaran agenda tradisi Dugderan hingga acara sebesar Semarang Night Carnival (SNC) beberapa waktu lalu menjadi salah satu preseden yang menyita perhatian.
Kehadiran yang molor hingga berjam-jam membuat ribuan warga yang sudah memadati lokasi sejak sore hingga berdiri kepanasan membuat mereka merasa jengah dan meluapkan kekecewaannya di media sosial.
Mengapa peristiwa semacam ini terus berulang, seolah pejabat memiliki hukum fisika waktunya sendiri?
Jika ditarik ke dalam analisis sosiologi dan psikologi pasar, perilaku ini beririsan erat dengan Teori Kelangkaan (Commodity Theory) yang digagas oleh Timothy Brock.
Dalam kerangka berpikir Brock, nilai suatu barang atau informasi akan melonjak drastis jika ketersediaannya dibatasi secara sengaja (manufactured scarcity).
Dalam konteks psikologi kekuasaan, pejabat publik tanpa sadar atau mungkin sengaja menerapkan taktik komodifikasi ini.
Dengan datang paling akhir (fashionably late) dan pergi paling cepat, mereka menciptakan persepsi bahwa wujud fisik, suara, serta kehadiran mereka adalah “barang langka” yang berharga tinggi.
Jika seorang pejabat duduk manis menyimak acara dari awal hingga akhir, “aura eksklusif” dan jarak sosial yang memisahkan mereka dengan rakyat jelata berisiko meluntur.
Kehadiran sekelebat dipakai untuk memelihara kesan bahwa mereka adalah sosok yang sangat sibuk, sangat diincar, dan memegang kendali atas agenda orang banyak.
Namun, mengadopsi taktik kelangkaan milik selebritas ke dalam panggung pemerintahan adalah sebuah kekeliruan etika yang fatal.
Selebriti atau merek barang mewah boleh saja menciptakan kelangkaan buatan, karena masyarakat punya pilihan untuk membeli atau mengabaikannya.
Sementara itu, pejabat publik terikat pada kontrak sosial. Mereka tidak bekerja di ruang komersial, melainkan mereka digaji oleh pajak dari orang-orang yang berdiri kepanasan menunggu di lapangan.
Masyarakat sebenarnya memaklumi bahwa dinamika agenda seorang kepala daerah sangatlah padat. Terlambat karena urusan darurat atau kendala teknis adalah hal yang manusiawi.
Akan tetapi, jika keterlambatan terus berulang dan diiringi tradisi pulang cepat, masalahnya bukan lagi soal kendala lalu lintas, melainkan soal manajemen waktu dan rasa hormat (respect).
Pengawalan jalan raya yang memotong hak pengguna jalan lain seharusnya dibayar tuntas dengan kehadiran yang berkualitas dan tepat waktu, bukan dengan presensi yang diulur-ulur.
Pemimpin adalah teladan utama dalam disiplin. Jangan sampai ada persepsi yang terbangun bahwa pejabat adalah pusat semesta, di mana ribuan jam warga negara boleh dibuang sia-sia hanya demi menunggu satu orang yang memegang komando.
Sudah saatnya para pemangku kebijakan menyadari bahwa ketepatan waktu bukanlah kemewahan, melainkan bentuk paling mendasar dari rasa hormat kepada rakyatnya sendiri.
