MATASEMARANG.COM – Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang HM Rukiyanto menyerap aspirasi para petani yang merasa keberatan dengan mahalnya sewa lahan milik pemerintah kota.
Padahal tanah tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat dan kelompok tani.
Hal itu terjadi saat forum group discussion (FGD) “Rembug Tani” yang digelar Selasa 4 November 2025 bersama Dinas Pertanian Kota Semarang yang membahas isu strategis terkait mahalnya sewa tanah bengkok.
Diskusi ini menyoroti pentingnya peninjauan ulang terhadap regulasi sewa dan pajak tanah aset milik Pemerintah Kota Semarang, khususnya lahan-lahan yang belum tergarap optimal di wilayah Mijen dan Gunungpati.
Rukiyanto, menegaskan bahwa kebijakan sewa dan pajak perlu ditinjau ulang agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Kami mendorong Pemkot Semarang untuk mengevaluasi aturan sewa dan pajak tanah aset daerah, agar kelompok tani dan masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan potensial untuk pertanian,” ujar Rukiyanto.
Dengan digarapnya lahan-lahan milik pemkot yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, diharapkan akan tercapai ketahanan pangan yang lebih baik di Kota Semarang.
Wilayah seperti Mijen dan Gunungpati disebut memiliki potensi besar sebagai sentra pertanian, namun masih minim pemanfaatan.
Dinas Pertanian Kota Semarang menyambut baik masukan dari DPRD dan masyarakat, serta siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membuka akses lahan pertanian yang lebih luas.
Langkah ini dinilai penting untuk mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
