Ida juga menyinggung pentingnya kejelasan regulasi terkait pembagian kewenangan.
“Upaya pengaturan harus memperjelas kewenangan provinsi dalam pembinaan dan pengawasan, serta peran kabupaten/ kota dalam pendataan dan pemberdayaan. Hal itu vital untuk mendorong koordinasi lintas sektor dan menjamin kepastian hukum,” pungkasnya.
DPRD Kota Semarang Desak Pemerintah Kaji Ulang Opsen PKB di Jateng
Ancaman Banjir, DPRD Dorong Segera Normalisasi Sungai Plumbon
Dewan Minta Pemkot Semarang Terus Awasi Harga Kebutuhan Pokok Selama Ramadan
Dewan Minta Pemprov Jateng Antisipasi Fluktuasi Harga Beras, Minyak, dan Cabai
Keadilan Ekologis Jadi Fokus Regulasi PSN, Gagasan Mohammad Saleh Diapresiasi Akademisi
Disertasi Doktor Mohammad Saleh: Pembangunan Nasional Harus Berlandaskan Keadilan Ekologis
Dewan Soroti Tanah Gerak di Semarang, Minta Ada Mitigasi Berbasis Pemetaan Risiko
Pemerintah Dorong Peralihan LPG ke DME, DPRD Ingatkan Pentingnya Edukasi
DPRD, Bappeda, dan FISIP Undip Bahas Peran Publik dalam Pembangunan Kota Semarang
Jateng Dihantam 45 Bencana di Awal Tahun, Mohammad Saleh Minta Mitigasi Diperkuat
Pengisian 55 Jabatan Lurah Dinilai Lamban, Dewan: Langgar Prinsip Sistem Merit ASN
Transportasi Hijau Semarang, Rukiyanto: Modernisasi Armada dan Kebijakan Subsidi Jadi Kunci
Banjir Rugikan Ribuan Petani, Mohammad Saleh Minta Pemerintah Segera Ambil Tindakan
