Masyarakat seringkali merasa posisi mereka hanya sebagai objek pemungutan, bukan subjek yang dilayani.
Harapannya, pemerintah daerah bisa lebih visioner dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misalnya dengan mengoptimalkan aset daerah yang mangkrak atau menciptakan ekosistem bisnis baru yang lebih inovatif, bukan sekadar mengandalkan setoran dari warga yang motornya saja masih dicicil.
Relaksasi 5 persen dan pembebasan BBNKB II memang patut diapresiasi sebagai itikad baik tetapi jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi pemanis di atas pil pahit kenaikan total tagihan.
Jangan sampai pemerintah merasa sudah sangat dermawan, sementara di sisi lain, warga harus memutar otak lebih keras hanya untuk sekadar legal berkendara di jalan yang katanya dibangun dari uang mereka sendiri.
Kepatuhan pajak akan meningkat bukan karena iming-iming diskon tipis-tipis, melainkan karena masyarakat merasa tagihan yang mereka bayar sebanding dengan apa yang mereka rasakan di saku dan di jalan raya.
