Setahun Memimpin, Agustina-Iswar Buka Lebar Akses Pendidikan di Kota Semarang

wali kota semarang agustina wilujeng. (maatsemarang.com/Lia dina)
wali kota semarang agustina wilujeng. (maatsemarang.com/Lia dina)

Beban SPP Tertunggak Dilunasi, Anak-anak Kini Bisa Tenang Belajar

Salah satu masalah klasik dalam dunia pendidikan adalah tunggakan SPP yang membuat anak-anak cemas dikeluarkan dari sekolah. Pemerintah kota turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini.

Sepanjang 2025, pemerintah kota telah membayarkan SPP tertunggak sebanyak 122 anak dari 15 sekolah di Kota Semarang dengan total nilai Rp71.393.000. Mereka adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu yang selama ini terbebani utang sekolah.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA  Usai Demo, Disdik Kota Semarang Tetap Berlakukan Pembelajaran Tatap Muka

Meski masih ada 1.053 anak yang tercatat memiliki tunggakan SPP, langkah ini menjadi awal yang baik. Pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi agar tidak ada lagi anak putus sekolah karena alasan biaya.

“Saya tidak ingin ada anak Semarang yang tidak naik kelas atau tidak ambil rapor karena orang tuanya tidak bisa bayar SPP. Pendidikan adalah hak mereka, dan negara harus hadir,” tegas Agustina.

Sekolah Swasta Gratis: Pemerintah Bantu Biaya Operasional

BACA JUGA  Kemeriahan HUT Ke-51 BPR Bank Pasar Kota Semarang, Usung Tema 51nergi dalam Harmoni

Pemerintah kota juga memberikan perhatian besar pada sekolah swasta. Melalui program Hibah P-BOSP (Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Swasta) , ribuan siswa di sekolah swasta mendapat keringanan biaya.

Data tahun 2025 menunjukkan:
· 41 TK swasta dengan 2.148 peserta didik mendapat bantuan Rp1,2 juta per anak per tahun
· 47 SD swasta dengan 7.770 peserta didik mendapat bantuan Rp1,5 juta per anak per tahun
· 44 SMP swasta dengan 6.422 peserta didik mendapat bantuan Rp1,8 juta per anak per tahun

BACA JUGA  Sedekah Laut dan Bumi Tambak Lorok 2025 Ditutup Pengajian Akbar Malam Ini

Total ribuan siswa dari keluarga kurang mampu kini bisa bersekolah di sekolah swasta tanpa khawatir biaya. Pemerintah juga memberikan keringanan PBB untuk 35 sekolah swasta sebagai bentuk dukungan agar sekolah bisa fokus pada peningkatan mutu pendidikan.

Pos terkait