MATASEMARANG.COM – Penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi polemik di tengah masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo menanggapi serius adanya polemik tersebut. Ia mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mencari alternatif keringanan pembayaran opsen, baik berupa diskon, relaksasi hingga peninjauan kembali besaran tarif.
“Memang perlu ada opsi yang meringankan masyarakat, apakah itu diskon atau evaluasi tarifnya,” kata Joko,
Pihaknya juga mengatakan akan pentingnya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Ia mengatakan Opsen PKB ini memang bukan pajak baru, namun perubahan pola bagi hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, Joko Widodo menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Menurut Joko Widodo, Opsen PKB bukan pajak baru, melainkan perubahan pola bagi hasil antara provinsi dan kabupaten/kota.
Joko menyebut, meskipun ada kenaikan sekitar 16 persen, ia menilai hal tersebut bukan sebesar nominal opsen yang tercantum dalam lembar STNK.
Terkait kemungkinan diskon dari provinsi, Joko mengakui kebijakan tersebut akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dinilai tidak terlalu membebani kota karena pada 2025 juga pernah diberlakukan kebijakan serupa.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bapenda guna membahas evaluasi Opsen PKB sekaligus mencari alternatif peningkatan PAD dari sumber lain.
