Soroti Opsen PKB, DPRD Dorong Evaluasi Tarif dan Sosialisasi Pada Masyarakat

Joko menegaskan, DPRD tidak ingin kebijakan fiskal justru menimbulkan resistensi publik akibat kurangnya pemahaman.

Karena itu, koordinasi lintas pemerintah daerah dinilai penting agar kebijakan tetap akuntabel dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi warga.

Pihaknya berharap, melalui dialog dan evaluasi terbuka, implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dapat berjalan lebih proporsional, menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan perlindungan daya beli masyarakat.