Ia mengatakan salah satu persoalan besar yang ia temui adalah banyaknya pos PAUD swadaya yang belum memiliki legalitas.
Biaya pendirian yayasan yang mencapai sekitar Rp5 juta membuat banyak masyarakat kesulitan memenuhi syarat izin operasional. Atas dasar masalah tersebut, Mega membentuk satu lembaga untuk menaungi pos-pos PAUD agar bisa mendapatkan legalitas resmi.
“Setelah berizin, mereka bisa masuk Dapodik, murid mendapatkan NISN, guru dapat kesejahteraan yang lebih baik, serta bisa mengakses BOSP dan akreditasi,” bebernya.
Dari 119 PAUD di Semarang Barat, sebagian besar kini telah mengantongi izin, menyisakan beberapa yang masih dalam proses. Sebanyak 27 di antaranya adalah PAUD swadaya.
Lebih lanjut, Mega mengatakan jika Kecamatan Semarang Barat menjadi salah satu lokasi pilot project PAUD Emas dari Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah. PAUD Emas merupakan konsep PAUD berbasis swadaya masyarakat, semuanya dikelola oleh warga sekitar.
Diakui Mega, tinggal di wilayah perkotaan menghadirkan tantangan tersendiri. Heterogenitas masyarakat membuat pemerataan kualitas PAUD perlu usaha ekstra.
Dia ingin memastikan guru-guru di PAUD swadaya tidak merasa kalah dibanding sekolah PAUD swasta yang memiliki fasilitas lebih lengkap.
“Kami memberikan pelatihan pembelajaran mendalam, kelas orang tua, hingga kegiatan kebersamaan seperti piknik dan jalan sehat. Tujuannya agar guru-guru PAUD merasa setara,” terangnya.
Dengan jumlah anak usia sekolah sekitar 2.300, ketersediaan 119 PAUD dinilai memadai. Bahkan di satu kelurahan bisa berdiri tiga hingga empat PAUD. Biaya pos PAUD yang hanya dua hingga tiga ribu rupiah per kedatangan memungkinkan semua keluarga, termasuk yang kurang mampu, mengakses pendidikan dini.
