Trans Semarang Jawab Tantangan: Dari Dugderan ke Era Bus Listrik Ramah Lingkungan

Trans Semarang uji coba bus listrik 5 November 2025 (foto: Trans Semarang)
Trans Semarang uji coba bus listrik 5 November 2025 (foto: Trans Semarang)

Pada 13 Februari 2025, dua bus listrik berukuran besar dari Invi dan VKTR diuji di koridor I (Mangkang–Penggaron).

Uji coba ini bertujuan menilai kecocokan kendaraan dengan kondisi jalan Semarang yang dikenal naik turun serta rawan rob.

Selain armada, kesiapan sopir dan operator juga menjadi perhatian.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA  Jalan Kaligawe Ditinggikan 1 Meter, Kantor dan Tempat Usaha Diharap Menyesuaikan

Mereka telah mendapatkan pelatihan khusus karena pengoperasian bus listrik berbeda dengan bus berbahan bakar fosil.

Pemerintah kota menargetkan operasional penuh bus listrik dapat terwujud pada akhir 2026, sehingga transportasi publik di Semarang semakin ramah lingkungan dan nyaman bagi penumpang.

Bus Listrik Invi Hadapi Tanjakan dan Rob

Momentum uji coba berlanjut pada 13 Februari 2026, ketika PT Energi Makmur Buana (Invi) bersama Trans Semarang menguji bus listrik Higer.

Bus berkapasitas 53 penumpang ini diklaim mampu melewati tanjakan hingga 20 derajat serta tetap lancar melintas saat menghadapi rob, fenomena banjir pasang yang kerap terjadi di kawasan pesisir Semarang.

BACA JUGA  Pegawai Non-ASN Pemkot Semarang Bakal Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu Tahun Ini

Dengan jarak tempuh baterai lebih dari 200 km, bus listrik ini dinilai siap mendukung operasional harian transportasi publik.

Invi juga menekankan pentingnya aspek perawatan dengan menyiapkan mekanik tersertifikasi, bengkel resmi sesuai standar OEM Higer, serta layanan purna jual.

Komentar Dewan

Trans Semarang sebagai tulang punggung angkutan publik kota kini menghadapi tantangan besar, yakni modernisasi armada, peningkatan kenyamanan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, HM Rukiyanto mengatakan keberhasilan transisi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dukungan kebijakan, kesiapan operator, serta kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan sektor swasta.

Pos terkait