Adapun kontroversi pemakzulan itu bermula pada Desember 2024, ketika sejumlah pengaduan yang menuduh Duterte melakukan korupsi, menyalahgunakan dana publik, serta melontarkan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Dewan Perwakilan Rakyat memakzulkannya pada Februari 2025. Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan proses pemakzulan tersebut. Akan tetapi, upaya pemakzulan baru kembali muncul pada 2026.
Duterte mendesak pemerintah untuk menghentikan konfrontasi politik dan lebih berfokus pada tata kelola pemerintahan. Ia mengatakan bahwa rakyat Filipina kini semakin miskin, kelaparan, dan marah. [Ant/Anadolu]
