Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (Ant)
Lagi, Kepala Daerah di Jateng Kena OTT KPK, Kali Ini Bupati Klaten
Kapolri: Penegakan Hukum Kebakaran Hutan Mengerucut ke Korporasi
Febrie Sebut Kasusnya sebagai Perlawanan Balik dari Kekuatan Besar
Don Ritto: 74 Kg Emas dan Uang Asing untuk Dakwah, bukan Milik Febrie
Modus “Cashback” Fiktif, Mantan Marketing Dusun Semilir Ditangkap
Bupati Cilacap Berkukuh Tidak Perintahkan Sekda Kumpulkan Uang THR
PSSI Angkat Bicara Soal Penyerangan Tim Muda Persib di Batang
Polda Jateng dan DLH Cek Kerusakan Rumah Warga di Gombel Lama Semarang
36 Napi Risiko Tinggi Lapas Kedungpane Dipindah ke Nusakambangan
