“Instruksi Ibu Ketua Umum di dalam pembahasan Sidang-sidang Komisi, nanti dapat ditambahkan Subkomisi Komunikasi Politik dan Cyber. Ini anggotanya terdiri dari anak-anak muda yang menjadi utusan yang usianya di bawah 40 tahun,” tutur Hasto.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menegaskan komitmen partainya untuk mengusung politik moral yang membangun peradaban sebagai jawaban atas praktik pragmatisme politik yang sering mengedepankan politik uang.
Hasto didampingi sejumlah pimpinan pusat partai yakni Komaruddin Watubun (Ketua Bidang Kehormatan Partai), Abdullah Azwar Anas (Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan), dan Yuke Yurike (Wakil Bendahara Umum). Sekitar 1.200 kader dan pengurus PDIP dari semua wilayah di Sulawesi Selatan hadir dipimpin oleh Ketua DPD PDIP Andi Ridwan Wittiri.
Hasto juga menyoroti bahwa politik telah bergeser hingga menampakkan wajahnya yang pragmatis, wajah ‘political industrial complex’. Dampaknya politik hanya nampak sebagai pertarungan kekuasaan dengan segala cara.
“Ketika kita melihat berbagai kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2024, kita melihat hal tersebut sebagai potret untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas demokrasi. Banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa berbagai kecurangan Pemilu telah mematikan demokrasi. Meskipun demikian, kita harus mengambil pelajaran terbaik dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan selalu setia pada jalan demokrasi,” tegas Hasto.
Hasto tidak hanya berhenti pada kritik, karena menurutnya, Indonesia dan PDIP punya rekam jejak sejarah bahwa kedaulatan rakyat adalah di atas segalanya. “Itulah basis politik terpenting, meningkatkan kualitas kehidupan rakyat melalui pendidikan, sistem jaminan sosial, penguasaan teknologi, dan visi sebagai bangsa samudra,” tambah Hasto sebagaimana dikutip Antara.
