“Kalau dilihat dengan wilayah seluas Semarang, 79 titik saja sebenarnya belum ideal, apalagi yang aktif hanya 10. Ini jelas menyulitkan kami di lapangan,” tuturnya.
Apalagi, Ade membeberkan adanya temuan hidran yang tertutup cor di daerah Majapahit Kecamatan Pedurungan.
Ia menilai, adanya kondisi ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap fungsi hidran sebagai fasilitas vital keselamatan publik.
“Kalau hidran di tutup cor, itu sangat berbahaya. Saat kebakaran, teman-teman kami butuh akses cepat. Hidran itu titiknya sudah ada GPS-nya, tapi kalau fisiknya tidak bisa kita gunakan, kami tetap kesulitan,” tegasnya.
Apalagi, lanjut Ade, kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya wilayah yang benar-benar belum terpasang hidran yakni di wilayah Kecamatan Gunungpati dan Mijen. Hal ini yang membuat tim Damkar harus mengandalkan suplai air dari truk tangki dan sumber air alami seperti sungai.
Pihaknya mendorong adanya solusi alternatif berupa pembangunan tandon air pada aset milik pemerintah, guna mengatasi keterbatasan tersebut.
Ia menilai, kantor kelurahan, taman kota hingga fasilitas publik bisa digunakan sebagai titik tandon air darurat.
“Usulan ini sudah kami sampaikan agar di aset-aset milik pemerintah bisa memiliki fasilitas tandon air. Ini bisa kami gunakan sekaligus untuk kebutuhan fasilitas publik. Konsep ini sudah berhasil di terapkan di Surabaya,” bebernya.
Ade mengaku belajar dari Kota Surabaya yang sudah beralih dari sistem hidran ke tandon air dengan lebih dari 400 titik aktif. Tak hanya itu, Damkar Surabaya juga tidak dikenakan biaya saat menggunakan air untuk pemadaman kebakaran.
