MATASEMARANG.COM – Komisi A DPRD Kota Semarang menanggapi serius masih adanya beberapa Rukun Tetangga (RT) yang belum melakukan proses pencairan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi RT dan RW sesuai dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan dana sebesar Rp25 juta per tahun untuk setiap RT guna mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
Namun, hingga saat ini, masih ditemukan sejumlah RT yang belum mencairkan dana tersebut. Berdasarkan data yang diterima, tercatat ada satu RT di Kelurahan Bulusan, satu RT di Kelurahan Panggung Lor, dan lima RT di Kelurahan Karangtempel belum melakukan pencairan dana operasional RT.
“Kami sangat menyayangkan jika masih ada Ketua RT yang belum mencairkan dana tersebut. Padahal, dana ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mendukung kegiatan di tingkat paling bawah, seperti kebersihan lingkungan, penguatan ketahanan sosial, hingga pembangunan kecil,” kata anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani, Senin, 28 Juli 2025.
Ali menegaskan Ketua RT memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bantuan pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun, ia memahami bahwa kemungkinan masih ada Ketua RT yang belum familiar dengan prosedur pencairan atau merasa khawatir dalam penggunaannya.
“Mungkin ada kendala administratif atau kekhawatiran dalam pelaporan. Karena itu, kami mendorong Pemkot untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan agar dana ini bisa dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel,” tuturnya.
