MATASEMARANG.COM – Pemerintah Albania menunjuk kecerdasan buatan (AI) sebagai Menteri Pengadaan. Kebijakan berani itu sebenarnya bukan tanpa risiko.
Menurut pakar pemerintahan digital Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dewi Sekar Kencono, penunjukan AI sebagai Menteri Pengadaan di Albania berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas.
“Kalau AI salah ambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab? Backbone dan back office yang memproses data harus jelas,” kata Dewi di Kantor Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, kesiapan masyarakat juga menjadi isu penting. Sebagai negara miskin dengan tingkat literasi digital rendah, belum semua warga Albania mampu mengakses layanan berbasis AI.
“Kalau warganya tidak melek teknologi, keberlanjutan sistem ini diragukan. Bisa jadi hanya shock therapy yang tidak berumur panjang,” ujarnya.
Menurut Dewi, AI sebaiknya ditempatkan bukan sebagai pengambil keputusan mutlak, melainkan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system.
Teknologi tersebut, kata dia, dapat membantu mitigasi kebijakan, proyeksi pembangunan, hingga prediksi bencana berbasis big data. Namun, syarat mutlaknya adalah validitas data.
“Kalau setup data dari awal salah, kebijakan yang lahir pun akan salah,” katanya.
Dewi menilai Indonesia masih jauh dari kesiapan mengikuti jejak Albania sebab Infrastruktur digital belum merata dan masih banyak wilayah blank spot internet sebagai hambatan besar.
